Kepulauan Tanimbar - Trankonmasi.com
Lantaran dituduh hamil, salah satu siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diduga dianiaya hingga babak belur oleh salah satu guru pada saat jam sekolah, Senin 12-09-2022.
Dari informasi yang diperoleh dari salah satu siswa SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar bahwa, dirinya dituduh hamil oleh dua orang warga desa Wunlah, membuat siswa tersebut merasa tidak puas dan melakukan kroscek kepada dua warga tersebut dan dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak berkenan, sehingga dua orang warga tersebut melaporkan kepada dewan guru SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya siswa tersebut diduga dihajar hingga babak belur oleh salah seorang guru pada bagian bokongnya mengakibatkan terjadi luka memar dan bengkak pada bagian tubuh siswa tersebut.
Menurut dugaan dua warga tersebut bahwa, siswa yang bersangkutan diduga hamil dan dibawa ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) untuk dilakukan proses aborsi, namun yang lebih mengherankan bahwa, dugaan yang dituduhkan tersebut ditujukan kepada Kapolsek Wuarlabobar bersama istri yang membawa siswa tersebut untuk melakukan proses aborsi. Namun apa yang disampaikan oleh dua warga tersebut merupakan tuduhan palsu alias bohong, dan mengakibatkan siswa tersebut dihajar hingga babak belur oleh salah satu guru SMA Negeri 6 Kepulauan Tanimbar Berinisial (ML).
Kapolsek Wuarlabobar bersama istri, ketika dikonfirmasi terkait tuduhan tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa semua itu adalah fitnah karena anak tersebut dibawa ke Saumlaki karena bertepatan dengan liburan sekolah, sehingga dia dibawa ke Saumlaki sekaligus untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga orang tua dari siswa tersebut. Maka apa yang disampaikan oleh dua warga tersebut merupakan fitnah dan bohong belaka.
Dengan adanya tindakan seperti ini maka sangat disayangkan bahwa, sekolah SMA Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar bukan lagi sebagai tempat menerima ilmu tetapi bagaikan tempat untuk melakukan tindak kekerasan kepada siswa. Maka diharapkan agar pemerintah daerah bahkan provinsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dapat melihat persoalan ini sehingga sekolah tersebut bisa dijadikan tempat menuntut ilmu bukan tempat melakukan Kekerasan.
JCS