Lpktrankonmasi.com, 10/07/2022 -Jepang memiliki salah satu undang-undang paling ketat tentang senjata di mana pun di dunia, namun seorang mantan anggota militer masih dapat membuat senjata yang belum sempurna dan cukup dekat dengan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk membunuhnya.
 |
| Para peziarah meninggalkan bunga untuk Shinzo Abe di Nara, Jepang - www.lpktrankonmasi.com |
Jepang bangun pada hari Sabtu masih dalam keadaan syok yang mendalam atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, dengan pertanyaan yang jauh melebihi informasi yang tersedia.
Editorial surat kabar dan acara obrolan televisi pada Sabtu pagi dibanjiri dengan implikasi pembunuhan Abe terhadap Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, pemilihan Majelis Tinggi Diet pada hari Minggu dan arah masa depan bangsa, tetapi sebagian besar perdebatan difokuskan pada bagaimana si penyerang berhasil mendapatkan — atau tampaknya membangun — senjata mematikan dan kemudian cukup dekat dengan seorang politisi terkenal untuk membunuhnya.
"Saya masih sulit memahami apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana itu terjadi," kata Noriko Hama, seorang analis dan profesor ekonomi di Universitas Doshisha Kyoto.
"Jelas ada banyak ketidakbahagiaan di antara orang Jepang tentang keadaan masyarakat kita dan kemarahan itu ditujukan pada politisi, sebagian saya curiga karena mereka tampaknya sangat jauh dari ketakutan dan kebutuhan orang biasa," katanya. dikatakan. "Tapi serangan seperti ini tidak terpikirkan."
 |
| Mantan PM Jepang, Shinzo Abe - www.lpktrankonmasi.com |
'Ketidakbahagiaan dalam masyarakat'
Di negara dengan beberapa undang-undang kontrol senjata yang paling ketat di dunia, penembakan terhadap seorang politisi di depan umum dan dengan polisi di dekatnya seharusnya memang tidak terpikirkan.
Insiden yang melibatkan senjata sangat jarang terjadi di seluruh masyarakat Jepang. Menurut Badan Kepolisian Nasional, hanya ada 10 insiden yang melibatkan pelepasan senjata api di seluruh tahun 2021, dengan sindikat kejahatan yakuza Jepang yang terkenal terkait dengan semua kecuali dua dari insiden tersebut. Secara total, empat orang terluka dan satu orang meninggal karena luka tembak pada tahun 2021.
Jumlah penembakan relatif konsisten selama lima tahun terakhir, statistik NPA menunjukkan, dengan 70 insiden pada waktu itu, 49 di antaranya dipersalahkan pada kelompok yakuza yang bermusuhan. Ada 14 kematian senjata dan 23 luka-luka dalam periode yang sama.
Polisi menyita 295 senjata pada 2021, turun dari rata-rata sekitar 350 per tahun selama lima tahun sebelumnya.
Senjata api jarang ada di Jepang karena rata-rata warga negara tidak berminat memiliki senjata api, tingkat kejahatannya rendah sehingga tidak perlu memiliki senjata untuk membela diri dan hukumnya ketat. Undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata disahkan pada tahun 1958 dan menyatakan dengan sangat jelas: "Tidak seorang pun boleh memiliki senjata api atau senjata api atau pedang atau pedang." Undang-undang tambahan yang disahkan awal tahun ini telah membuatnya ilegal untuk memiliki panah otomatis di Jepang.
Aturan ketat tentang senjata
Jumlah penembak olahraga yang sangat terbatas di Jepang, sementara pemburu komersial diberikan lisensi untuk senapan di daerah pedesaan di mana satwa liar – terutama babi hutan, monyet, dan rusa – menjadi ancaman bagi tanaman petani.
Memperoleh lisensi adalah cobaan itu sendiri. 13 langkah yang diperlukan untuk mendapatkan senjata termasuk bergabung dengan klub terdaftar, dan mengikuti kelas senjata api dan keselamatan selama sehari sebelum lulus ujian tertulis dengan skor minimal 95%. Pelamar juga harus menjalani penilaian psikologis, wawancara polisi, dan penyelidikan latar belakang mereka, yang meliputi menanyai keluarga dan teman-teman mengapa mereka ingin memiliki senjata.
Penangkapan Tetsuya Yamagami, yang didakwa membunuh Abe, menunjukkan bahwa masih ada cara untuk menghindari hukum. Yamagami diduga telah membuat senjata dasar dan proyektil buatan sendiri yang ia gunakan dalam serangan itu, sementara penggeledahan polisi di rumahnya di Nara telah menemukan sejumlah senjata api mentah dan alat peledak lainnya.
Seorang pensiunan politikus Jepang - yang mengatakan dia merasa "terancam" beberapa kali saat menjabat, dan yang tidak ingin namanya muncul di media cetak "sebagai tindakan pencegahan" - menyebut serangan terhadap Abe "benar-benar mengejutkan." Namun dia tidak mengharapkan politisi Jepang untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan konstituen mereka dan masyarakat umum.
"Mereka tidak akan berubah karena itu berarti demokrasi di Jepang telah hilang," katanya kepada DW.
Ia juga merasakan telah terjadi perubahan di masyarakat, baik di Jepang maupun di panggung global.
"Kami melihat begitu banyak kekerasan di Ukraina dan di AS dan tampaknya semakin banyak orang di Jepang yang tertarik untuk mendapatkan senjata," katanya. "Internet telah membuatnya lebih mudah, bahkan di sini, dan jika mereka tidak bisa mendapatkan senjata asli, maka ada teknologi di luar sana - seperti printer 3D - yang dapat digunakan untuk membuat senjata atau bom."
Pertanyaan kritis lainnya berkisar pada mengapa detail keamanan bersenjata Abe gagal mencegah serangan terhadapnya, dengan NPA dan pasukan prefektur Nara sama-sama membuka penyelidikan tentang bagaimana penyerang bersenjata bisa berada dalam jarak beberapa meter dari mantan perdana menteri.
Penyimpangan keamanan dipertanyakan
Polisi belum memberikan komentar resmi tentang bagaimana serangan itu dapat dilakukan, meskipun Tsunehiko Maeda, mantan kepala jaksa Departemen Investigasi Khusus Tokyo mengatakan dalam sebuah artikel opini untuk majalah berita Jumat bahwa ia khawatir akan adanya penyimpangan keamanan di sekitar senior seperti itu. politisi "bahkan dapat membuat peniru."
Leif-Eric Easley, seorang profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul, menggemakan peringatan itu, baik di Jepang maupun masyarakat global yang lebih luas.
"Ada bahaya meniru kekerasan politik," katanya. “Di banyak negara, pandemi telah membatasi interaksi pribadi antara warga dan perwakilan pemerintah mereka. Masalah keamanan dapat mengurangi aksesibilitas lebih lanjut, menghadirkan tantangan lain bagi berfungsinya proses demokrasi.
"Perang, kejutan energi, inflasi, dan polarisasi sosial telah memunculkan kenangan beberapa dekade sebelumnya," tambahnya. "Pembunuhan tingkat tinggi seperti itu pasti akan memperdalam persepsi global bahwa politik di banyak bagian dunia sedang bergerak mundur."
h/tr by.dw.com
