 |
| Kegiatan Saat Proses Belajar Mengajar (KBM) Siswa Anak Usia Dini di Lembaga Al Khamidy Patemon, Tlambah, Karang Penang, Sampang, Madura (Foto : Istimewa) |
Lpktrankonmasi.com, SAMPANG - Sangat kasian sekali sebanyak 25 murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak memiliki ruang kelas yang layak, dan terpaksa harus belajar diatas Langgar Kayu. Lembaga PAUD tersebut bernama, AL Khamidy Patemon. Terletak, di Dusun Lembenah, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (01/09/2021)
Langgar Kayu atau Musholla Kayu kecil yang ditempati murid PAUD di Kecamatan Karang Penang tersebut, terletak di salah satu lembaga pesantren. Dan Langgar kayu tersebut, berukuran sekitar 4x6 meter.
Meskipun para murid tidak memiliki ruang kelas. Namun, antusias mereka tetap semangat dan terus mengikuti kegiatan proses belajar mengajar demi meraih masa depan yang cerah.
pengurus Lembaga tersebut, Ihsan (28) menuturkan kepada media ini, bahwa ia sangat berharap peran Pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan di karenakan. Lembaga yang ia tangani tidak memiliki ruang kelas untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Kami sangat berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sudi kiranya segera membantu kami dengan memberikan bantuan pembangunan gedung untuk PAUD. Karena kami khawatir mental siswa-siswi terganggu, dan tidak percaya diri," ungkapnya.
Ia juga menambahkan, bahwa PAUD AL Khamidy Patemon sejak tahun 2019. Siswa-siswi yang belajar disini rela menempati langgar kayu yang kurang layak, demi mengenyam sebuah pendidikan.
"Karena kalau tetap dilaksanakan ditempat ini KBM tidak akan maksimal," tambahnya.
Ihsan, pengurus lembaga PAUD AL Khamidy Patemon juga berharap kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang segera menerbitkan Nomor Kepala Sekolah Nasional (NPSN) yang pernah ia ajukan.
"Kurang lebih selama setahun yang lalu kami mengajukan NPSN. Akan tetapi, hingga saat ini belum keluar dari Disdik," keluhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdus Somad, salah satu wali murid. Bahwa semua wali murid berharap anaknya bisa mengenyam pendidikan di lembaga tersebut dengan layak serta maksimal.
"Kami selaku orang tua hanya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, wudi kiranya segera membangun gedung kelas yang layak bagi anak-anak kami yang sedang menimba ilmu ini," tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media lpktrankonmasi.com mencoba menghubungi Kabid PAUD dan PNFI, H. Subairiyanto, SPd. MM.Pd. Hingga berkali-kali. Namun, ia tidak mengangkat telepon genggamnya. Anehnya lagi, setelah media ini mencoba menesuluri ternyata Kabid PAUD dan PNFI ialah Subairiyanto berasal dari Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura. Disinyalir tidak pernah turun langsung untuk mengecek keadaan sekolah yang tidak layak. (Ries/Ros)
[16.48, 1/9/2021] Mas Varis: Pembangunan Wisata Mangrove di Sreseh Sampang Mangkrak Dan Kayunya Dimakan Rayap
Kondisi Pembangunan Wisata Mangrove Yang Mangkrak Didekat Pelabuhan Jicceng, kepulauan Marparan, Kecamatan Sreseh, Sampang, Madura (Foto: Rossi Biro Sampang)
Lpktrankonmasi.com, SAMPANG - Pembangunan wisata mangrove mangkrak dan ditinggalkan begitu saja oleh pengelola. Pembangunan mangrove tersebut terletak di Desa Maraparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (01/09/2021)
Berdasarkan pantauan media ini pembangunan wisata mangrove di Desa Marparan saat ini sama sekali tidak terawat dalam pembangunannya, dan kondisi saat ini pembangunan wisata mangrove yang terbuat dari bambu tersebut mangkrak, diduga akibat adanya pandemi COVID-19. Sehingga sebagian bambunya dimakan rayap.
Pembangunan mangrove yang terletak di dekat pelabuhan Jicceng tepatnya di kepulauan Marparan, Kecamatan Sreseh. Kondisinya sangat memperhatikan, dan saat ini pembangunannya tidak ada tindak lanjut dalam masa-masa pendemi COVID-19 ini, di karenakan ada refocusing anggaran," kata Ridok selaku ketua pelaksana pembuatan hutan mangrove tersebut.
Menurut Ridok, pembuatan wisata hutan mangrove ini sudah ada SK pembuatan wisata yang didukung oleh lima Kepala Desa dan Bupati. Diantaranya, Kepala Desa Marparan, Kepala Desa Klobur, Kepala Desa Junok, Kepala Desa Labuhan, dan Kepala Desa Disanah. Dan juga ini adalah suatu program BumDes (Badan Usaha Milik Desa) bersama lima Kepala Desa.
"Ketika pembangunan wisata mangrove ini selesai, maka akan dikelola oleh BumDes bersama," ujar Ridok.
Ridok juga menambahakan, untuk masalah anggaran ini masih 3 juta yang di bantu oleh Kepala Desa Klobur dengan uang pribadinya. Dan insaalloh setelah pandemi COVID-19 pambangunan wisata mangrove ini akan dilanjut.
"Soalnya untuk sekarang banyak anggaran dana desa itu di refocusing. Sehingga pembangunan wisata mangrove ini mangkrak dan dananya tidak turun," tambahnya.
Ia juga menjelaskan, hutan mangrove ini mutlak program lima desa atau Bumdes bersama. Bukan milik pribadi Kepala Desa Marparan. Dan ketika ada anggaran wisata mangrove pasti melewati saya dulu sebagai ketua pelaksana. Semoga COVID-19 segera berlalu dan pembangunannya terus berlanjut," jelas Ridok.
Hal tersebut ditanggapi oleh Abdul Hamid salah satu aktivis mahasiswa dan juga pemuda, wisata mangrove ini letak strategisnya sangat bagus. Akan tetapi, dari akses jalan sangat tidak mendukung dan juga jauh dari keramaian.
"Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar sejatinya bukanlah suatu wisata. Akan tetapi, akses jalan atau jembatan penghubung yang di utamakan dan operasional pelabuhan hingga tengah malam, supaya masyarakat yang kemalaman saat berpergian bisa pulang ke Desa Marparan sehingga tidak bermalam di luar Desa Maraparan serta aktifitas masyarakat yang keluar tidak terburu-buru ketika menjelang sore. Karena ketika sore menjelang mangrib aktivitas pelabuhan juga berhenti," harapnya.
Sementara itu Taufikurrohman, Kabid Perekonomian DPMD Kabupaten Sampang mengatakan, pembangunan mangrove di Kecamatan Sreseh itu sejak tahun 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 jadi anggarannya di refocussing, terus dari pihak Disporabudpar Kabupaten Sampang juga tidak bisa menganggarkan. Karena pemangkasan sudah hampir 60%, Pelaksana juga pernah mendatangi DPMD Sampang bahwa sementara pembangunan mangrove tersebut dibantu oleh lima Kepala Desa," ucapnya.
Disinggung terkait bantuan dari Pemerintah Pusat ke BumDesma lima desa di Kecamatan Sreseh, untuk bantuan dari Kementrian Desa itu belum ada. Karena BumDesma-nya saja belum terbentuk terbentuk secara resmi dan pada intinya karena adanya COVID-19 ini, pembangunan wisata mangrove tersebut mangkrak," pungkasnya.
(Rossi/Ries)
