Lpktrankonmasi.com,
SAMPANG - Pada penundaan pilkades di Kabupaten Sampang banyak aktivis dan
kalangan pemuda sampang mempertayakan alasan Bupati Sampang, atas kemunduran
pilkades di pasca pandemi COVID-19 ini, Senin (26/07/2021)
Sehingga pada bulan
juli ada pamflet yang tersebar luas atas nama aliansi mahasiswa sampang dengan
tanggal 26 juli 2021 di kantor DPRD Sampang dengan tuntutan cabut SK penundaan
pilkades di Kabupaten Sampang.
Menurut kalangan
aktivis dan masyarakat ada disinyalir ada suatu kacacatan demokrasi di
Kabupaten Sampang ketika dimundurkan pilkades di tahun 2025. Akan tetapi, pada
tanggal 26 juli tidak ada aksi di kantor DPRD Sampang maupun di Kantor Pemkab
Sampang.
Setelah awak media
mewawancarai salah satu aktifis putra Sampang kebetulan kuliah di Kota Malang
berinisial J, yang turun langsung dari Kota Malang untuk ikut aksi ke Kantor
DPRD Sampang. Merasa kecewa dengan korlap masa aksi. Yang di mana korlap masa
aksi menghilang tanpa jejak," tuturnya.
Pertanggung jawaban yang telah mengundang seruan aksi atas nama mahasiswa Kabupaten Sampang. Seolah menurut aktivis putra Sampang dari kota malang, gerakan ini adalah gerakan yang tidak terkonsep rapi untuk turun kejalan menuntut SK penundaan pilkades 2025 dicabut.
Ia juga mengatakan,
bahwa korlap masa aksi ini tidak hilang, tapi dia tidak bertanggung jawab atas
pamflet yang telah beredar, dan kemungkinan korlap ini ingin mencari nama dimata publik Kabupaten Sampang.
Menurut J aktivis
Sampang yang terlahir dari Kota Malang, ketika pamflet sudah tersebar gerakan
harus ada di hari itu juga, tentunya yang sudah dikaji secara matang. Jujur
kami sangat kecewa dengan korlap masa aksi untuk menuntut pencabutan SK
pilkades yang membawa nama mahasiswa se Kabupaten Sampang, dan sedangkan korlap
masa aksi seolah-olah hanya membuat isu aksi saja," tandasnya. (Rossi)
