Kota
Bekasi-.Trankonmasi
Revitalisasi Pasar
Kranji Baru, suatu proses dan) atau
pembuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebenarnya terberdaya
sebagai sektor sumber perekonomian rakyat dipasar tersebut mulai diremajakan
Pembangunan Gedung Baru, yang mengingatkan gedung pasar yang lama sudah diduga tidak layak lagi,Maka Pemerintah
Kota Bekasi melakukan program pembangunan pasar itu, melalui sistem Build Operate
Tranfer (BOT) atau Bangun Guna Serah yang dilaksanakan dengan cara kerjasama
antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pihak Swasta yaitu PT. Anisa Bintang Blitar
(ABB) dengan adanya kegiatan tersebut juga banyak menuai protes dari para
pedagang yang merasa keberatan , sebab dibarengi situasi dan kondisi Pandemi
covid berkepanjangan, sangat mempengaruhi keburukan ekonomi para pedagang pasar
tersebut.
Berdasarkan informasi
yang dihimpun dilapangan ada dugaan keluhan beberapa pedagang akibat relokasi
ke tempat penampungan sementara dikarenakan ada kegiatan revitalisasi pasar
kranji yang diduga sangat memberat biayanya dalam situasi covid pandemi ini.
Salah satu pengurus
Perkumpulan Pedagang Pasar Kranji Baru ( P3kb ), Nur Elita, menyampaikan hal
itu karena sebelumnya pengelola PT.Annisa Bintang Blitar ( ABB ) tidak
mensosialisasikan kepada para pedagang.
"Belum pernah
PT.ABB mensosialisasikan ke pedagang, dia percaya ke RWP sedangkan RWP itu
siapa gak ngertilah," kata, Nur Elita.Senin ( 08/06/2021 ).
Pernyataannya, semua
baik urusan ke pemerintah maupun terkait revilitasi adalah Rukun Warga Pedagang
(Rwp ).
"Jadi melakukan
apapun untuk entah urusan pemerintah atau menghadapi untuk memasuki jalur yang
akan direvitalisasi itu dilakukan sepihak dimulai dari pungutan-pungutan RWP
yang melakukan, kalau PT.ABB belum pernah mensosialisasikan," terangnya.
Menurutnya, selama itu
pedagang selalu diam, maka seharusnya pihak dinas sebagai penengah untuk
memfasilitasi para pedagang dengan PT atau pengembang meskipun hal itu pernah
sekali dilakukan.
Ia berkata, oleh sebab
itu para pedagang membuat persatuan dengan berbadan hukum yang bernama P3KB
itu.
Selanjutnya, bahwa
semua mengenai tentang keberatan-keberatan para pedagang melalui P3KB sudah
disampaikan kepada Gubenur Jawa barat , Mentri Perdagangan, Mendagri, Komnas
Ham RI, obusman hingga kepada presiden Republik Indonesia.
Beberapa pedagang yang
enggan menyebutkan namanya menyampaikan keluhan atas biaya pembuatan rolling
door atau pun pemasangan lantai kramik dikarenakan hal itu belum di
sosialisasikan sebelumnya.
"Tapi bagaimana
lagi, karena agar dapat berdagang dapur bisa ngebul.meskipun dipaksain yang
penting rapih tempat usaha,"ucapnya dengan muka kecewa.
Selain itu menurutnya,
pembayaran retribusi apapun agar kembali dibuat dalam bentuk karcis.
Dilokasi yang sama
Kepala Pasar Kranji, Martono, menyampaikan bahwa dirinya tidak terlalu memahami
dengan situasi itu di karenakan belum lama menjabat kepala pasar di kranji.
Oleh sebab itu Martono
sudah melayangkan surat dengan nomor : 5112/PKB/ 2021 kepada ketua Tim 29 Pasar
Kranji untuk menanyakan hasil relokasi para pedagang," Tegasnya.
Kepala bidang Pasar,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian ( DIsDagPerin), Endang. Saat dikonfirmasi
diruang kerja beberapa pekan lalu. Mengatakan, pedagang yang ada di Unit
Pelaksana Teknis Daerah ( Uptd ) Pasar kranji yang akan direlokasi di tempat
penampungan sementara ( Tps) karena gedung akan direvitalisasi.
Sesuai Keterangannya,
bahwa jumlah pedagang yang ada di UPTD pasar Kranji sekitar 1806
pedagang," Terangnya kepada para awak media.
Masih.menurut.Endang,
bahwa pedagang tersebut sudah di relokasi ke tempat penampungan
sementara,"katanya.
Endang Juga. Memastikan
setiap pedagang yang mempunyai APTB ( buku bukti sewa lapak ) akan terkoodinir
dengan baik untuk mendapatkan tempat berdagang di tempat penampungan sementara
( Tps ) dan nanti setelah revitalisasi gedung, estimasi ada 2000 kios dan
terbagi 2 lantai.Lantai 1 untuk lapak basah seperti pedagang sayuran, ikan,
daging dan lantai 2 untuk pedagang kering seperti pedagang pakaian,
lainnya,"jelasnya
Selanjutnya ia juga.
Menyatakan bahwa para pedagang tidak akan dikenakan biaya atas relokasi
pedagang ke tempat penampung sementara, "ucapnya.
"Nggak ada biaya,
karena itu bagian dari komitmen, pedagang eksis merupakan aset. bagi pengembang
meskipun ada pedagang APTB nya habis," tutur, Endang saat di konfirmasi
awak media di ruang kerjannya. Kamis ( 20/05/2021 ).
Menurut. Endang.Mungkin
karena pihak pengembang menyamaratakan pembangunan ruko-ruko yang ada di pasar
kranji, jadi bagi pedagang yang membutuhkan penambahan pembuatan untuk lainnya
di ruko dapat kooordinasi dengan pihak pengembang untuk biaya itu," Sambungnya.
Endang berkata jika ada
jajarannya ada yang melakukan hal penyimpangan prosedur kerja, ia mengarahkan
pihak yang dirugikan dapat segera melaporkan ke pihak berwajib," Tegasnya
didepan para awak media.
"Baik itu penipuan
atau unsur pidana, korban silahkan laporkan aja, kita enggak ke
situ,"kata, Endang.
Ia menegaskan bila ada
pungutan biaya di luar tanggung jawabnya karena tidak ada arahan untuk hal
itu," Tandasnya.
Sementara beberapa tim
media mendatangi, kantor RWP dan PT. Anisa Bintang Blitar, dan diterima
security sebagai tamu, namun Security PT
tersebut Mengatakan.kalau kantor RWP tidak disini Pak, memang kadang
pengurusnya suka datang kekantor juga, itu setahu saya (Hari-red) dan Kalau
Pimpinan tidak ada ditempat, tolong isi
buku tamu dulu nanti disampaikan ke pimpinan," Ucap Hari.
Sampai berita ini
turunkan Pihak PT. ABB belum bisa memberikan keterangan kepada para awak
media. Tunggu berita selanjutnya......
(Rhagil)
