 |
| Foto: Mohni Ketua Aliansi Damai Pantura dan Herman Hidayat, S.Pd serta Mohammad Fauzi, S.I.P saat diwawancarai awak media (Hosen/ Trankonmasi.com) |
Lpktrankonmasi.com, Sampang || Aliansi Damai Pantura (ADP) gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga Media yang berada di wilayah pantai utara (Pantura), Kabupaten Sampang. Aliansi Damai Pantura (ADP) menggelar buka puasa bersama (bukber) di Cafe Al - Madani yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jum at (23/04/2021)
Hadir dalam acara tersebut kontraktor kawakan H Wawan PT Amin Jaya Group yang berasal dari Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Beserta Ketua Ormas Projo Sampang, Ketua LPK-SM PK-PU, Ketua LSM JPKP, dan juga Wakil Ketua LSM KPK Nusantara. Serta turut hadir juga Kabiro Media Online Lpktrankonmasi.com, Kabiro MaduraPers, dan juga Jurnalis Peta Jatim.
Dalam kesempatan silaturahmi tersebut Ketua Aliansi Damai Pantura, Mohammad Mohni menjelaskan," Silaturahmi ini kami kemas dengan acara buka bersama agar di bulan Ramadhan ini mendapat rahmat yang luar biasa dari Allah SWT, dan karena adanya kegelisahan masyarakat terkait isu penundaan pilkades serentak tahun 2021. Sehingga, dalam hal ini Aliansi Damai Pantura (ADP). Akan menyikapi hal ini dan kegelisahan Rakyat, kami akan tunggu dulu surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Peraturan Bupati (Perbup) Sampang," Kata Mohni.
Mohni juga mengucapkan banyak terimakasih terhadap Ketua Ormas, LSM, dan juga media yang berkenan hadir. Tidak lupa juga kepada H Wawan, Direktur Utama PT Amin Jaya Group yang menyempatkan hadir meskipun hanya 5 menit," Jelasnya.
Sedangkan Herman Hidayat, S.Pd, Pembina Aliansi Damai Pantura (ADP)," Kalau rakyat tidak menghendaki pilkades 2021 di tunda, maka ADP dengan tegas akan menyikapinya. Karena Aliansi Damai Pantura (ADP) ini adalah wakil dari suara rakyat khususnya Kabupaten Sampang," Ujar Herman Hidayat yang juga Ketua DPC Projo Sampang.
Hal senada juga di sampaikan oleh Mohammad Fauzi, S.I.P yang juga pembina ADP dan penasehat Ormas ProJo se-Madura itu mengatakan saat diwawancarai awak media," Aliansi Damai Pantura (ADP) dan juga ProJo akan tetap bersikap objektif untuk mendukung kehendak rakyat.
"Jika keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka kita akan melakukan audiensi dan kajian," terangnya.
"Hasil kajian itu akan kami layangkan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ke Ombudsman Republik Indonesia, agar masyarakat khususnya Kabupaten Sampang terbela. Apakah menunda atau melanjutkan, yang terpenting masyarakat sepakat. Intinya, keputusan pemerintah harus mendengarkan suara rakyat," paparnya.
"Aliansi Damai Pantura (ADP) dan ProJo disini adalah kepanjangan tangan atau lidahnya masyarakat Sampang," Pungkasnya. (Ries/Sen/Lex)