"
Khilaf dan Ke alfaaan Mengundang Para Dewan Dalam Peresmian Gedung Juang
45"
Kabupaten Bekasi,lpktrankonmasi.com
Acara Peresmian serta pembukaan
museum digital Gedung Juang 45 beberapa hari lalu tanpa kehadiran DPRD
kabupaten Bekasi. Sehingga menjadi perbincangan masyarakat dan Pertanyaan
Publik tentang keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif.
Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Bekasi, saat diTemui di Kediamannya oleh para Wartawan.Mengatakan.
M.Nuh, menduga ada kemungkinan besar
Bupati khilaf karena tidak memberikan undangan secara resmi dalam acara
peresmian pembukaan musium digital gedung juang 45 Kepada DPRD kabupaten
Bekasi, " Katanya.
“Paginya saya ketemu
Bupati dan saya bilang mau hadir ah, tapi jawab bupati hadir aja, tiru, M.Nuh
saat waktu itu berbincang dengan bupati kabupaten Bekasi mengenai peresmian
pembukaan museum digital Gedung Juang, Selasa ( 23/03/2021 ).
Menurutnya, kalau hadir
tanpa undangan bagaiamana perasaan bila datang di acara pembukaan museum
digital itu. sepengetahuan dia (M.Nuh-red) undangan acara tersebut di
sekretariatan tidak ada, "Jelasnya.
M.Nuh.Juga Menegaskan,
jika undangan acara ada pasti ketua DPRD
Kabupaten Bekasi menghadiri, adapun tidak dapat hadir akan didelegasikan
kepada dirinya, curhat, M.Nuh.
“Apalagi saya wakil
ketua DPRD Kabupaten Bekasi ada di wilayah Tambun Selatan,” tutur, M.Nuh.
Selanjutnya M.Nuh
menyimpulkan bahwa kejadian seperti itu bukannya tidak harmonis akan tetapi ke
alfaan birokrasi sampai dewan tidak mengetahui secara resmi ada kegiatan
pembukaan musium digital di gedung juang 45.
Yang terpenting menurut
M.Nuh museum digital itu dapat bermanfaat untuk memperkenalkan serta mengedukasi
tentang budaya kabupaten Bekasi Kepada masyarakat," Pungkasnya.
Dalam Pantauan berbagai
elemen masyarakat dan para awak media yang sedang melakukan peliputan saat
acara peresmian, dan suara yang terdengar dari beberapa masyarakat Tambun,
selalu bertanya-tanya akan keharmonisan eksekutif dan legislatif. dan hal ini
pun sangat mengundang Pertanyaan Publik, harapan beberapa masyarakat Bekasi
yang enggan disebut jati dirinya, mengungkapkan, agar kedepannya siapa yang
Jadi Bupati , harus bisa membangun kebersamaan antara Wakil Rakyat selalu
perwakilan masyarakat Bekasi ,harus mengikat kerjasama dalam melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik dan Harmonis sehingga bisa mewujudkan cita-cita
pembangunan yang ada di wilayah Bekasi, sesuai dengan kebijakan dalam otonomi
daerah," Harap beberapa masyarakat.
