Semarang,LPK
Trankonmasi.com
Provinsi Jawa Tengah
menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Pasalnya, Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya
pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik.
Penghargaan itu
diberikan KPK kepada Jateng saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia
(Hakordia) secara daring, Rabu (16/12/2020).
Hadir dalam acara itu,
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet dan pimpinan
lembaga serta kepala daerah.
Yang membanggakan,
untuk kategori pemerintah daerah, juara 1 sampai 3 semuanya diraih Jawa Tengah.
Dimana Kabupaten Boyolali menjadi juara pertama, disusul Kabupaten Banyumas
sebagai juara kedua Provinsi Jawa Tengah sebagai juara ketiga. Sementara, satu
lagi penghargaan diraih oleh DPRD Jateng sebagai juara pertama kategori
legislatif daerah.
"Tentu kami senang
dan memberikan apresiasi pada pemerintah Kabupaten/Kota juga teman-teman di
Pemprov Jateng atas capaian ini. Ini membuktikan bahwa pengelolaan LHKPN dan
gratifikasi makin membaik," kata Ganjar.
Apalagi, dari lima
finalis se Indonesia untuk kategori pemerintah daerah, juara umumnya disabet
Jawa Tengah, dengan Boyolali sebagai juara pertama, disusul Banyumas sebagai
juara kedua dan Pemprov Jateng sebagai juara ketiga.
"Artinya apa,
sekarang unit pengelola gratifikasi di tingkat Kabupaten/Kota makin membaik.
Dan ini menurut saya menjadi satu indikasi bahwa komitmen kepala daerah dan
pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jateng juga makin meningkat. Mudah-mudahan
ini menjadi tren yang bagus dalam pencegahan korupsi khususnya dalam
pengelolaan gratifikasi," jelasnya.
Ganjar juga
mengapresiasi capaian DPRD Jateng yang berhasil menjadi yang terbaik kategori
legislatif daerah. Menurutnya, ini sistem yang perlu selalu dikawal agar
kedepan menjadi lebih baik lagi.
"Mudah-mudahan
level Kabupaten/Kota, DPRD nya meniru sistem yang ada di DPRD Provinsi Jateng.
Saya senang dan saya ucapkan selamat kepada semuanya," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden
Joko Widodo yang hadir dalam acara itu mengatakan pentingnya menjaga integritas
dan budaya malu korupsi. Untuk mewujudkan itu, pendidikan antikorupsi harus
ditanamkan sejak dini kepada seluruh elemen masyarakat.
"Generasi-generasi
antikorupsi harus terus dilahirkan agar masa depan negara menjadi lebih
baik," tegasnya.
Jokowi juga meminta
semua lembaga pemerintahan untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas
dan menyederhanakan proses pelayanan pada masyarakat. Hal itu penting dilakukan
untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.
"Reformasi di
sektor perijinan dan layanan publik merupakan upaya untuk memperkecil ruang
tindak pidana korupsi. Pemerintah berusaha keras melakukan reformasi
besar-besaran untuk itu, dengan memangkas prosedur yang rumit, mekanisme
disederhanakan dan didukung dengan penggunaan teknologi," pungkasnya.
Kristyawan
