Foto para petani pengunjuk rasa di depan Gedung DPRD Pemalang
Pemalamg,Lpk Trankonmasi
Program Pemerintah dalam dalam mewujudkan Ketahanan Pangan
nampaknya masih terkendala dikarenakan kelangkaan pupuk yang terjadi pada musim
tanam 2020 pada musim tanam ketiga masih sangat kekurangan kuota pupuk di
Kabupaten Pemalang.
Akibat kelangkaan pupuk setiap tahunnya ratusan petani melakukan unjuk rasa damai di
Gedung DPRD Pemalang pada hari Rabu (16/09/2020) dengan menggunakan kendaraan
traktor dan alat peraga spanduk dan sound
system untuk orasi di depan Gedung DPRD Pemalang.
Demo yang dipimpin oleh Ketua Induk Perkumpulan Petani
Pemakai Air (IP3A) Andi Rustono, Yang berkantor di jalan Raya Gatot Subroto
Kelurahan Bojongbata-Pemalang,
Setelah sampai di depan Gedung Dewan, mereka menggelar aksi
unjuk rasa beorasi meskipun tersengat panasnya matahari tidak mematahkan
semangat para petani sambil beryel yel orasi terkait kelangkaan pupuk di
Pemalang.
Selanjutnya massa diterima
oleh Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco, dan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
Dalam orasinya, Andi Rustono menyebut, kelangkaan pupuk
merupakan tanggung jawab pemerintah karena saat ini petani masih mengandalkan
pupuk bersubsidi. Oleh karena itu dirinya mengajak duduk bersama untuk
mengatasi persoalan tersebut.
“Cegahlah sedini mungkin dan segera selesaikan masalah ini,
karena nasi yang anda makan adalah keringat para petani,” terang Andi
Sekitar 30 menit orasi berjalan, Perwakilan para petani itu
akhirnya diizinkan masuk dalam ruang rapat paripurna di gedung DPRD. Selain
Dinas Pertanian dan DPRD, hadir juga para distributor dan perwakilan mereka
pupuk untuk mendengarkan tuntutannya.
Kepala Bagian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Sukardi
menjawab, permasalahan kelangkaan pupuk di tingkat petani ada banyak hal,
diantaranya ketersediaan stok pupuk dan pemborosan petani dalam memberikan
pupuk pada tanaman.
Dijelaskan Sukardi, stok pupuk subsidi di Kabupaten Pemalang
hanya 19 ribu ton. Padahal kebutuhan petani mencapai 36 ribu ton. Sehingga
dalam persoalan itu, perlu adanya penambahan 7 ton agar kelangkaan pupuk tidak
terjadi lagi.
“Banyak sekali persoalan yang harus dibenahi, tetapi utamanya
7 ton pupuk harus dipenuhi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco
menghimbau dinas terkait agar berkordinasi dengan Kementrian Pertanian karena
anggaran perubahan pada tahun 2020 ini digunakan sebagian besar untuk
penanganan Covid-19.
“Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang harus melakukan formula
agar kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi, diantaranya berkoordinasi dengan
Kementrian Pertanian ataupun mengajukan penambahan subsidi pupuk melalui
anggaran APBD,” jelas Agus Sukoco. (Ojin)
Setelah mendengarkan penjelasan, para pengunjukrasa akhirnya
membubarkan diri dan berharap kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi. Aksi itu
mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polres Pemalang, Terangnya,
(Ojin)
