 |
| Dari kiri: Pengamat Transportasi Unika,Djoko Setijono, Kepala Dishub ProvJateng, Satrio Hidayat,Wakil Ketua Komisi D,DPRD Jateng,Hadi Santoso. poto: Taufiq W |
Transportasi umum menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak Covid-19. Pada triwulan pertama 2020 tercatat produksi sektor transportasi mengalami penurunan yang cukup tajam pada semua Koda transportasi akibat mewabahnya Covid-19 di seantero Nusantara. Data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa terminal penumpang bus seluruh Indonesia ada penurunan keberangkatan di saat pandemi berlangsung.
Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah. Perlu dukungan dan kebijakan dari pemerintah dalam rangka penyelamatan sektor transportasi, termasuk di Jawa Tengah. Tujuannya, agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum berbadan hukum yang gulung tikar selama atau setelah pandemi berakhir. Sebab jika demikian, pemerintah juga yang rugi karena kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum tidak terlayani dengan maksimal.
Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan yang berkesinambungan untuk menyelamatkan bisnis transportasi umum. Beberapa stimulus harus senantiasa ditingkatkan, seperti relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda, kebijakan penundaan pemungutan pajak, pembebasan pembayaran PKB (pajak kendaraan bermotor) dan retribusi lain di daerah, bantuan langsung kepada karyawan dan pengemudi perusahaan angkutan umum.
Wakil ketua Komisi D DPRD Prov Jateng Hadi Santoso, menyebut transportasi dimasa pandemi covid-19 kondisinya sangat memprihatinkan, ini terjadi setelah kami terjun kelapangan meninjau di lapangan.Kalau secara nasional laporan yang mengalami kenaikan hanya pertanian yang lainnya hancur karena semuanya dalam kondisi pertumbuhan negatif," jelasnya saat menjadi nara sumber dalam dialog bersama parlemen jawa tengah dengan tema " Nasib Transportasi Umum di Masa Pandemi " yang diselenggarakan MNC Trijaya FM diruang Petra 2 Hotel Noormans jalan Teukun Umar no 27, Kota Semarang, selasa (25/8/2020).
Menurutnya ada beberapa hal terkait transportasi umum yang diperlukan masyarakat antara lain kesehatan, lalu pelayanan saat ini yang kita rasakan bahwa transportasi yang dikelola pemprov jateng harus ada proses penyesuaian penyesuaian,sebaliknya yang dikelola pihak swasta saat ini memang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. berikutnya terkait dengan biaya operasional transportasi oleh para pengelola karena semakin dalam jatuhnya maka pengelolaannya semakin mengkhawatirkan," tutupnya.
 |
| poto: Taufiq W |
" Terkait new normal masyarakat keluar atau tidak indikatornya kesehatan, pelayanan serta pengelolaan kalau kita disiplin dengan protokoler kesehatan tanpa ada suntikan biaya pengelolaannya sampai
relaksasi yang diharapkan dari pemerintah sudah berjalan ada proses realisasi.
saat ini pendekatannya pendekatan dari.pemerintah terhadap pengelola swasta pada biaya pajak tahunan harus ada proses relaksasi.
karena rata rata pengeluaran yang dikelurkan terkait perawatan dn spare part," pungkas Hadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Satrio Hidayat menuturkan selama masa pandemi load factor bus angkutan umum terus mengalami penyusutan antara 15-20 persen serta kondisi tersebut semakin parah dan membuat pengusaha bus angkutan wisata merugi.
"Kondisi menurunnya kebutuhan transportasi itu memang tidak dipungkiri adanya rasa ketakutan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum untuk menghindari potensi terjadinya penularan wabah COVID-19," ujarnya.
Menurutnya, sebelum COVID-19 terdapat 100 bus yang beroperasi, penumpangnya juga banyak dan jika sekarang 100 yang beroperasi, bisa jadi penumpangnya hanya 10 orang.
"Solusinya adalah bisa digilir operasionalnya. Jadi bila Perusahaan Otobus punya lima bus maka harus beroperasi sesuai jadwal yang berangkat dan seterusnya seperti itu," tuturnya.
Pada kesempatan sama Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranoto,Joko Sutijono memaparkan bahwa kondisi transportasi umum di jawa tengah sama artinya mengalami keprihatinan dimasa pandemi covid 19. Untuk.mati sih nggak karena masyarakat memerlukan moda transportasi," ucapnya.
Menurut Djoko dibulan april 2020 transportasi dibawah 10 persen hampir mencapai titik nadir pada saat itu. Terutama angkutan angkutan umum yang sifatnya personal pribadi, karena rata rata masyarakat mau naik angkot takut, tapi kalau angiutan umum yang berbadan hukum yang bersubsidi setidaknya pemerintah bisa mengawasi," pungkasnya.
# Taufiq W.
