Sampang,
lpktrankonmas.com
Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa (DD), bagi masyarakat terkena dampak Covid-19 di Desa Larlar,
Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang mendadak jadi perbincangan setelah
dituding data BLT DD kurang transparan.
Dari data yang
dihimpun lpktrankonmasi.com, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD
di desa larlar ada sebanyak 291 KPM yang meliputi 7 dusun. Per KPM mendapat
jatah Rp 600.000.
BACA JUGA : PEMDES
LARLAR BAGIKAN BLT DD TAHAP I LANGSUNG KE RUMAH PENERIMA
https://www.lpktrankonmasi.com/2020/05/pemdes-larlar-bagikan-blt-dd-tahap-i.html
https://www.lpktrankonmasi.com/2020/05/pemdes-larlar-bagikan-blt-dd-tahap-i.html
Jika dikalikan, total
alokasi anggaran untuk BLT DD Tahap I di Desa Larlar sebesar Rp 174.600.000.
BLT DD dibagikan selama dua hari, pada Kamis (21/5/2020) sampai Jum'at
(22/5/2020) lalu ke masing-masing rumah KPM.
Menurut keterangan salah
satu Kepala Dusun setempat bahwa pencairan BLT DD di desa Larlar sudah sesuai
dengan prosedur dan sangat transparan. "Kalau ada yang mengatakan tidak
transparan itu tidak benar mas, karena waktu validasi penetapan data KPM itu
saya bersama kepala dusun yang lain ada, bahkan kami (kepala dusun) ikut serta
mendata ke masyarakat di setiap masing-masing dusun, "Tutur Kepala Dusun
Longsor, Matderus kepada lpktrankonmasi.com Selasa (09/6/2020).
"Saat mendata kami
sudah memilih orang yang benar-benar layak mendapatkan BLT DD sesuai juknis.
Jelang tahap I dicairkan, data penerima BLT DD sudah di pajang di papan
informasi di kantor balai desa sampai sekarang masih ada. "Jelasnya.
Sedangkan menurut ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Larlar, Hafid menyampaikan bahwa tudingan
data BLT DD yang kurang transparan itu sangat tidak benar, karena kenyataannya
data BLT DD itu di tempel di papan informasi, "tuturnya.
"Mulai dari awal
kami (BPD) juga dilibatkan dalam semua kegiatan BLT DD, seperti Validasi dan musrenbangdes
khusus. Bahkan saya selaku ketua BPD desa Larlar memerintahkan kepada semua
anggota untuk ikut serta saat pendataan di setiap dusun agar BLT DD tepat
sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan sosial (Bansos)
lainnya. "jelasnya.
Lanjut Hafid, Intinya pihak
pemerintah Desa (Pemdes) Larlar melibatkan kami selaku Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), jadi tidak benar jika ada yang mengatakan BPD tidak dilibatkan,
kalau dari salah satu pengurus atau anggota BPD ada yang tidak hadir itu benar,
mungkin ketidak hadirannya ada keperluan yang sangat mendesak.
"Saya berharap
kedepan semua pengurus dan anggota BPD desa Larlar ini harus lebih semangat
bekerja sesuai mekanismenya. Selaku penyambung lidah masyarakat, mari kita
sampaikan aspirasi rakyat langsung kepada bapak kepala desa dengan
mengedepankan etika. "pungkasnya.
Dengan ditempelkan di
papan pengumuman by name bt address penerima BLT DD di desa Larlar menunjukkan
bahwa pemerintah desa Larlar telah menjalankan tata pemerintahan dengan baik, jujur,
akuntabel, bersih, transparan, efektif dan efisien dengan tetap memegang
prinsip value of money.
(Naf)
