Washington
DC, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan
bahwa Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi digital
terbesar ke-9 di dunia pada tahun 2030. Sebab, Indonesia saat ini menjadi salah
satu dari 16 negara dengan PDB terbesar di dunia. Hal itu disampaikan Menteri
Johnny saat menyampaikan pidato kunci pada Gala Dinner US-Indonesia Society
(USINDO) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (13/2).
"Tidak
ada keraguan bahwa dunia sekarang berubah dari ruang fisik menjadi ruang
digital, jadi Indonesia harus bersiap untuk mengubah dirinya menjadi era
digital. Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis, di mana saat
ini ada 171,2 juta orang aktif menggunakan internet dan 355,5 juta langganan
seluler, ada 26 juta UKM yang diproyeksikan go online pada tahun 2022,"
papar Menteri Johnny.
Acara
Gala Dinner USINDO juga dihadiri
President of USINDO David Merril, Under Secretary of State for
Economic Growth, Energy, and the Environment Keith Krach, CEO US
International Development Finance Corporation
(DFC) Adam Boehler, Menko Maritim dan Investasi RI Luhut B. Panjaitan,
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar
serta 300 pengusaha AS.
Menteri
Johnny dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia memiliki pasar digital
yang sangat luas sehingga diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan
pertumbuhan ekonomi tertinggi, baik secara regional maupun global. Hingga saat
ini, lanjutnya, pemerintah telah memiliki empat unicorn dan satu Decacorn.
Selain
itu, setidaknya delapan perusahaan startup siap menjadi Unicorn Indonesia
berikutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menurutnya tumbuh luar biasa menjadi
perusahaan bisnis yang berpengaruh seperti saat ini yang menghasilkan lapangan
kerja dan peluang ekonomi bagi Indonesia dan para pengusaha.
Lebih
lanjut, Menteri Johnny menegaskan bahwa upaya mempercepat proses investasi
digital sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan Indonesia
yang adil, makmur dan berkelanjutan, "Ekosistem TIK yang kuat akan
menciptakan efek positif yang akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung
pengembangan sumber daya manusia," imbuhnya.
Menteri
Johnny juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia telah
telah dilakukan secara besar-besaran, tentu pembangunan yang berkelanjutan itu bekerja
sama denga sektor swasta.
"Kami
telah membangun lebih dari 348.000 km panjang tulang punggung serat optik
nasional, baik kabel darat maupun kabel bawah laut, dan hampir 480.000 Base
Transceiver Stations (BTS) di seluruh negeri. Selain itu, lima satelit
multi-fungsi telah orbit untuk menutupi titik-titik kosong (wilayah 3T),"
ujarnya.
Menteri
Johnny menambahkan, dalam rangka mengimbangi dunia global yang bergerak begitu
cepat, pemerintah juga mengembangkan teknologi 5G. Oleh karena itu, pemerintah terus
proaktif untuk memastikan masyarakat Indonesia saling terhubung satu sama lain
melalui pengembangan teknologi 5G, "Ini menjadi prioritas kami, karena
kami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi permintaan spektrum 737MHz pada
tahun 2020, dan akan meningkat hingga 1310 MHz sebelum 2024," tegasnya.
Pengembangan
SDM Digital
Kementerian
Kominfo, kata Menteri Johnny memiliki peran penting dalam pengembangan SDM di
era digital ini, sehingga menjadi tugas bersama untuk memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan
talenta-talenta digital yang unggul.
"Kami
memiliki Siberkreasi yaitu gerakan nasional literasi digital, Gerakan ini telah
menjangkau setidaknya 75.000.000 orang dalam dua tahun terakhir. Pada tingkat
keterampilan digital yang lebih tinggi, tahun ini kami menyediakan 60.000 slot
Beasiswa Digital Talent, serta 300 slot Digital Leadership Akademy, ada ribuan
slot yang juga ditawarkan oleh mitra kerja kami seperti CISCO, Google,
Facebook, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Huawei, ZTE, dan banyak lagi,"
ujarnya.
Selain
itu, Menteri Johnny juga menjelaskan upaya pemerintah untuk menyederhanakan
regulasi dan kebijakan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diantaranya
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan RUU Omnibus Law
yang saat ini telah diajukan ke DPR RI.
(Ojin)
Dikutip dari
Siaran Pers Nomor : 25/HM/KOMINFO/02/2020 (Jum'at, 14 Februari 2020)
Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro
Humas Kementerian Kominfo
e-mail:
humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax :
021-3504024
Twitter
@kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website:
www.kominfo.go.id
