Magelang – Berdasarkan
data kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang berada di urutan ke-20
dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Angka itu masih termasuk tinggi yakni 10,6%.
Kamis (16/1/2-20)
Edi Cahyana Wakil Bupati Magelang menyampaikan bahwa angka 10,6% adalah
masyarakat yang miskin. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar
40,6%.
“Semua itu tercatat di Basis Data
Terpadu (BDT),”kata Edi disampaikan pada acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemangunan
Daerah (KPRKPD) Kabupaten Magelang tahun 2021 di Pendapa Soepardi.
Terkait dengan
program-program pengentasan kemiskinan Edi berharap ke depannya dalam
pelaksanaannya harus dilandasi dengan BDT tersebut. Edi berharap,”Saya mohon
juga bantuan teman-teman dari DPRD Kabupaten Magelang dalam segala bentuk
aspirasi akan kita tamping dan kita salurkan sesuai dengan BDT agar dalam
pelaksanaannya tepat sasaran,”katanya.
Edi optimis bahwa
angka kemiskinan di Kabupaten Magelang bisa diatasi karena Kabupaten Magelang memiliki
sejumlah potensi yang luar biasa, yakni potensi pariwisata pertanian, dan sumber
daya alam yang melimpah.
“Potensi ini apabila
dikelola dengan baik tentunya akan membawa dampak besar pada kesejahteraan
masyarakat. Apalagi Kabupaten Magelang saat ini telah ditetapkan sebagai
kawasan super prioritas dari pemerintah pusat. Jelas kesejahteraan akan
meningkat,”katanya.
Beliau menuturkan
skala prioritas pembangunan SDM di Kabupaten Magelang yakni idang pendidikan
formal dan nonformal serta pelayanan kesehatan.
Adi Waryanto
selaku Sekda Kabupaten Magelang menjelaskan konsultasi public tersebut bertujuan
untuk mendapatkan saran serta masukan dan harapan dari seluruh stakeholder
dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Magelang tahun 2021.
”Tentunya saran
dan pemikiran dari seluruh peserta konsultasi publik ini sangat kami harapkan,”katanya.
Adi Waryanto
menyampaikan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2021 yang telah ditetapkan
difokuskan pada antara lain, meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan
pendidikan, meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, meningkatkan sarana
dan prasarana pertanian, dan meningkatkan layanan kesehatan.
“Memperhatikan beberapa
hal tersebut kepada seluruh Kepala OPD kami tekankan dalam menyusun perencanaan
hendaknya dilaksanakan dengan penuh keseriusan,”katanya.
Penanggulangan
kemiskinan dapat ditanggulangi dengan melakukan perbaikan dan
pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar,
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif.
Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan
adanya kerjasama yang sinergis dan peran serta dari berbagai pihak yang tidak
hanya melibatkan pihak pemerintah tetapi pihak lain seperti organisasi
kemasyarakatan dunia usaha dan lembaga internasional.
002-TKR
