Magelang,
lpktrankonmasi.com -Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu
menambahkan banyak pekerjaan baru di Indonesia, yang dengan demikian mampu
mengurangi angka pengangguran nasional. Sektor-sektor yang terutama mengalami
peningkatan tenaga kerja (sebagai pangsa dari jumlah total tenaga kerja di
Indonesia) adalah sektor industri dan jasa sementara sektor pertanian berkurang
tetapi pada paska krisis moneter (krismon) dan setelah era reformasi terutama
pada periode JOKOWI pada populasi tenaga kerja
di sektor pertanian dan kontruksi
meningkat tajam seiring dengan progam Nawa Cita Jokowi di bidang infra struktur
mendukung progam swa sembada pangan. Hal ini sejalan juga dengan Dasa Cita Bupati Magelang poin 5 Pengembangan
sektor unggulan secara terpadu, melalui pemanfaatan sektor pertanian,
pariwisata dan UMKN untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat terpadu.
Hal
senada diungkapkan oleh Sriyanto Ahmad Ketua DPC PROJO Kabupaten Magelang,
Bahwa Masa Depan Sektor Pertanian sangat bagus untuk Startup karena masih bisa
di ekploitasi karena termasuk bisnis yang terbaru, walaupun pada tataran
perkembangan usaha di bidang pertanian dapat edukasi yang berguna untuk peningkatan
kualitas SDP Pengusaha pertanian,” ucapnya.
Sriyanto Ahmad Ketua
DPC Projo Kab. Magelang
Hal
senada Juga diutarakan oleh Tunof Mondro Admojo salah Satu pengusaha sukses asal Magelang bahwa kebijakan
dan program pertanian era pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat berpihak kepada
kepentingan petani dengan adanya pembangunan infra Struktur banyak dibangunnya
Embung, saluran irigasi, subsidi pupuk
dan dana bantuan untuk kepentingan Petani .
Menurutnya,
pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima
langsung petani. "Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar
ditutup mati."klaim Tunov.
Hai
itu juga diungkapkan oleh Ketua Kontak
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir menyatakan, kebijakan
pangan saat ini sangat terlihat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi
yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk
juga diperhatikan.
Dia
menyebutkan ada 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan
dengan cepat. "Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging
sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan
KPPU," ujar Winarno.
Winarno
menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal,
memang kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang
menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar kabar
hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.
"Padahal
harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya
berpihak kepada petani. Banyak mafia impor diblack-list seperti importir bawang
merah," ujarnya.
Winarno
menambahkan kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di
Kementan sejauh ini sudah bagus. Di antaranya dengan memperketat izin impor dan
pelaporan gratifikasi ke KPK. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi
tonggak awal keberhasilan, yakni dengan memutasi, mendemosi dan memecat lebih
dari 1.295 pejabat.
Maka
dengan perpindahan besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah
perkotaan karena Krismon pindah ke pedesaan dan masuk ke dalam sektor informal
(terutama di bidang pertanian).
Walaupun
Indonesia telah mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang kuat sejak tahun
2000-an (dan Indonesia telah pulih dari Krismon), sektor informal ini - baik di
kota maupun di desa - sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam
perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara
pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55 sampai 65 persen pekerjaan di Indonesia
adalah pekerjaan informal terutama pekerjaan informal itu terkonsentrasi di
wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.
Dipekerjakan
di sektor informal menyiratkan risiko tertentu karena pekerja sektor informal biasanya
memiliki pendapatan yang lebih rendah dan tidak stabil. Lagipula mereka tidak
memiliki akses ke perlindungan dan layanan dasar. Sementara itu, arus uang di
sektor informal tidak dikenakan pajak dan kegiatan informal tidak dapat
dimasukkan dalam perhitungan produk nasional bruto (PNB) atau produk domestik
bruto (PDB). Oleh karena itu, pada dasarnya, sektor informal tidak baik bagi
pekerja dan tidak baik bagi perekonomian tetapi dengan kebijakan petani hari
memiliki NPWP secara otomatis Pengusaha
di bidang pertanian akan dapat jasa layanan pelaporan bisnis karena harus
melaporkan pajaknya. Khususnya
Kabupaten magelang Dinas Pertanian dan Pangan Plt Kepala dinas
pertanian Ir Tri Agung Sucahyono mengungkapkan
pihaknya telah Bersatu padu untuk meningkatkan sektor pertanian apalagi memasuki RPJMD tahun 2019 s/d 2024
untuk meningkatkan pelayanan prima di sector pertanian.” Ungkapnya. Maka bisnis pertanian dan holticultura sangat bagus untuk memulai
bisnis atau karir di usaha agrobisnis khususnya di Kabupaten Magelang karena di
daerah vulkanis Merapi yang sangat subur tanahnya.
(Sri
W)